Aspirasi

Uji Publik Tidak Dapat Menggugurkan Keputusan Pansel MRP PBD

SORONG, wartapapua.id Menanggapi perkembangan persoalan terkait adanya intervensi dari Kementerian Dalam Negeri terhadap hasil keputusan Panitia Seleksi Anggota Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat Daya, mantan Kelompok Kerja (Pokja) Adat MRP Provinsi Papua Barat, Filep Mayor menegaskan bahwa Keputusan Pansel Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya tidak dapat digugurkan hanya dengan uji publik.
“Uji Publik tidak dapat menggugurkan hasil keputusan Pansel MRP PBD,” tegas Filep Mayor saat memberikan keterangan Pers kepada awak media di Kantor DAP wilayah III Doberay, Senin (26/6) sore kemarin.
Dikatakan Filep, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) jangan terlalu mengintervensi hasil keputusan  Pansel MRP Provinsi Papua Barat karena apabila sampai hal ini terjadi maka sudah pasti akan timbul gejolak ditengah masyarakat adat yang ada di Tanah Papua terlebih khusus di Papua Barat Daya.
Lanjut Filep, Kemendagri beranggapan bahwa Pansel belum melakukan uji publik terhadap anggota MRP Papua Barat Daya terpilih sehingga Mendagri memerintahkan Gubernur untuk melakukan uji publik.
Kalau demikian tambah Filep, maka aturan tersebut harus dimuat dalam peraturan Gubernur ataupun aturan tambahan lainnya sehingga Pansel baik di tingkat kabupaten/kota maupun Provinsi dapat menjalankan aturan tersebut saat melaksanakan tahapan seleksi.
“Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua sudah disebutkan secara inplinsit sudah disebutkan bahwa dalam pasal yang dimaksud harus dicantumkan didalam Peraturan Gubernur atau Peraturan pelaksanaan lainnya sehingga dalam proses tahapan dapat dilaksanakan. Namun secara tidak sadar tahapan itu sudah dilaksanakan oleh Pansel kabupaten/kota maupun Pansel provinsi seperti uji publik,” terang Filep.
Lebih lanjut Filep menjelaskan, mungkin tidak dilakukan secara terbuka oleh Panpel ditingkat kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi membuat sehingga Kemendagri merasa ini sesuatu hal yang belum dilakukan padahal sudah dilakukan karena didalam jadwal tahapan seleksi.
“Hal ini baru terjadi dalam tahapan pemilihan MRP  dan baru kali ini terjadi setelah hasil pemilihan ditetapkan Pansel barulah Mendagri atau pihak-pihak di Jakarta mencoba mengintervensi hasil keputusan Pansel MRP. Sekali saya tegaskan bahwa baru kali ini terjadi hal seprti ini,” tutur Filep.
Lanjut Filep, seluruh masyarakat adat sangat mengharapkan Jakarta terlalu mengintervensi hasil Pansel MRP Provinsi Papua Barat Daya karena menurut hukum itu sah dan final sehingga mau tidak mau Gubernur Papua Barat Daya dan para Gubernur di Tanah Papua harus menindaklanjuti untuk meminta pengesahan dari Mendagri karena ini adalah perintah PP No 54 tahun 2004 dan turunannya.
Dikatakan Filep, tidak bisa lagi membuka ruang. Kalau bukan ruang dan terjadi komplain dan kontra dari masyarakat, siapa yang mau bertanggung jawab secara hukum ini kan tidak ada. Pansel mendapat delegasi khusus dalam undang-undang untuk bertanggungjawab atas hasil, sehingga kalau ada komplain atas perubahan pansel angkat tangan dan mengatakan kami sudah menyerahkan hasil kepaada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat.
“Kami sangat mengapresiasi kerja Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dengan harapan bahwa hasil Pansel MRP Provinsi Papua Barat Daya tidak masuk angin karena hasil keputusan Pansel sudah sangat prosedural dan sudah sesuai dengan aturan main dan kalau Pansel Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya mengeluarkan hasil keputusan yang dapat membatalkan hasil keputusan Pansel  adalah Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) itu pun kalau ada yang mempersoalkan hasil tersebut dan menempuh jalur hukum,” papar Filep.
Diakhir pernyataannya Filep kembali menegaskan bahwa dengan adanya uji publik membatalkan hasil  karena dalam proses hukum tata negara di Indonesia. Oleh karena kami mengharapkan kepada Gubernur sesuai dengan kewenangannya seperti yang termuat dalam PP 54 Tahun 2004 tentang MRP dan Pergub Papua Barat Daya Nomor 3 Tahun 2023 untuk menindaklanjuti hasil keputusan pansel ke pada kementrian untuk mengesahkan dan melakukan pelantikan terhadap anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya terpilih. (jason)

Related Articles

Tinggalkan Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Untuk Disable Adblock Browser Anda