Pemkab Sorsel Dan BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi Serta Kemitraan
Teminabuan,WartaPapua.Id,- Pemkab Sorong Selatan Dan BPJS Kesehatan Gelar Forum Komunikasi Serta Kemitraan dengan agenda Monitoring Dan Evaluasi atas Penyediaan Fasilitas Kesehatan Sarana Prasarana Dan Sumber Daya Manusia Fasilitas Kesehatan Dengan Pemangku Kepentingan Kabupaten Sorong Selatan bertempat di Resto Sagoe Hotel Mratuwa Sesna Distrik Teminabuan 10 Maret 2022.
Hadir dalam Kegiatan ini Asisten III Bidang Administrasi Umum Haji Muhammad Aris,SKM,M.Kes,Kepala BPJS Kesehatan Cabang Sorong Raya, Gilang Yoga Wardanu, SH ,Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Yan Robert Warer,SE,Plt Kepala Bappeda Sorong Selatan Yakob Thesia,S.Pd,Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Marthina Atanay ,SKM,M.Kes,Direktur RSUD BLUD Scholoo Keyen Kabupaten Sorong Selatan drg. Ihsan Pangeran Alif,Kepala Dinas Sosial Saul Salamuk,S.Sos,Kepala BPMK Sorong Selatan dan kepala BPKAD Sorsel,serta beserta Tim BPJS Kesehatan Cabang Sorong Raya,
Asisten III Bidang Administrasi Umum Haji Muhammad Aris,SKM,M.Kes,- dalam wawancara menjelaskan Kegiatan BPJS yang dilaksanakan adalah kegiatan rutin atau kegiatan forum komunikasih pemangku kepentingan dalam rangka pelayanan BPJS Kesehatan
Lebih lanjut ungkapnya bahwa didalam forum ini yang diketuai oleh Sekda dan penanggung jawabnya Bupati anggota – anggotanya terdiri dari beberapa OPD terkait yaitu Kesehatan Capil Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat kampung dan lain lain serta BPJS Kesehatan
Forum ini secara berkala melakukan pertemuan yang tujuannya yaitu melakukan evaluasi kegiatan pelayanan BPJS Kesehatan di Kabupaten Sorong Selatan dari hasil pertemuan forum itu diharapkan ada tindak lanjut
Dari hasil pertemuan ini ditemukan beberapa permasalahan ataupun kendala yang selama ini muncul di masyarakat pada saat pelayanan ,Pertama yaitu terkait dengan akurasi data – data peserta BPJS Kesehatan ini yang masih berubah –berubah karena adanya ketidaksinkronan antara data Capil dengan data dari Dinas Sosial yang harus disinkronkan sehingga pada saat pengiriman datanya ke kementerian social untuk dibiayai dari dana APBN maupun dari Daerah masih perlu pembenahan
Tetapi ada cukup kemajuan karena data keikutsertaan peserta BPJ S Kesehatan kabupaten Sorong Selatan saat ini mencapai 98 persen artinya tinggal 2 persen lagi yang harus dikejar untuk mencapai 100 persen itu dari segi kuantitas sedaangkan dari segi kualitas mermang perlu adanya pencapaian benar sehingga diharapkan tidak ada keluhan dari masyarakat itu yang terkait dengan pendataan
Kemudian terkait dengan pembiayaan BPJS Kesehatan yang bersumber dari pusat APBN maupun dari APBD Pemda Sorsel
Kita harapkan dari Pemda Sorsel masih ada yang perlu menyelesaikan terkait tagihan dan yang perlu diselesaikan tentunya memperbaiki data data
“ 98 persen itu artinya semua masyarakat yang mempunyai kartu BPJS Kesehatan itu terakomodir dari sekian penduduk baik itu bersumber dari APBN sendiri maupun dari daerah sehingga pemilikan kartu BPJS itu sudah 98 persen ini sudah meningkat tetapi memang mau ditingkatkan kualitas pelayanannya diharapkan tidak ada keluhan masyarakat dari sisi pelayanan
Sementara itu Kepala BPJS Kesehatan Kabupaten Sorong Selatan Yan Robert Warer,SE saat ditemui menjelaskan bahwa Rapat ini adalah rapat komunikasi dan kemitraan dengan Pemerintah Kabupaten Sorong Sel atan sekaligus melakukan monitoring dan evaluasi atas beberapa hal termasuk di dalamnya sarana prasarana penyediaan vasilitas kesehatan dan sumber daya manusia yang berada di vasilitas kesehatan
Adapun rekomendasi diantaranya Pemerintah Daerah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan terkait kesiapan vasilitas kesehatan untuk melayani masyarakat dari pihak BPJS Kesehatan pun berkomitmen untuk bersinergi dengan Pemerintah Daerah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan oleh karena itu sinergi dan kolaborasi ini diharapkan tetap terjaga dan ada peningkatan-peningkatan sehingga apa yang menjadi kepentingan bersama khususnya dalam hal pelayanan dan jaminan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sorong Selatan ini tercapai sesuai dengan yang diinginkan secara bersama
“ Kalau kita mengikuti perbandingan antara data masyarakat yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan dengan populasi jumlah penduduk berdasarkan data kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sorong Selatan bahkan sudah mencapai 112 persen sebenarnya tapi karena adanya pengurangan terhadap peserta PBIJK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan). yang terdaftar dipusat oleh Kemensos karena tidak masuk dalam data terpadu Kementrian Sosial sehingga berkurang menjadi 98 persen oleh karena itu 2 persen ini diharaplkan dari Pemerintah Daerah membantu mendorong itu baik dalam pengusulan ke Pemerintah Pusat dalam hal ini ke Kemensos untuk di akomudir dalam PBIJK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan). tapi juga menganggarkan juga anggaran diitingkat daerah dari APBD untuk mensubsidi masyarakat yang belum terdaftar jadi 2 hal ini yang harus dilakukan,” Jelasnya
Pertama mendorong data Kekemensos untuk PBIJK (Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan). ditingkat pusat yang dibiayai oleh APBN kemudian ditingkat Pemerintah Daerah melaluai APBD dengan demikian kita beberapa persen ini akan tercapai
“Artinya kita sudah mencapai 100 persen selain jumlah populasi penduduk tadi ada juga yang non penduduk tetapi sudah berdomisili di Kabupaten Sorong Selatan jadi orangnya sudah lama tapi identitas kependudukan secara administrasi belum berubah jadi kalau dihitung-hitung mungkin total penduduk secara populasi 51 ribu itu bisa jadi lebih apalagi data yang digunakan sekarang adalah data Dukcapil Pusat tahun 2021 semester satu,”ungkapnya ( Engel Berto )
