Jangan Kaitkan Papua Merdeka Dengan Pemekaran PBD
Sorong,WartaPapua.Id,- Aksi demo damai yang dilakukan oleh Presidum Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya (PBD) dan Rakyat Sorong Raya, Senin, 14 Maret 2022, kemarin di kantor DPRD Kota Sorong berjalan aman.
Salah satu pernyataan politik dalam orasi mereka didepan Ketua DPRD dan anggota menegaskan bahwa mereka (presidium) akan mengorganisasikan pergerakan cipta kondisi (cipkon) gangguan keamanan sebagai akumulasi kekecewaan dari perjuangan kami selama 19 tahun apabila pernyataan politik mereke tidak diterima oleh pemerintah pusat.
Aktivis Sorong Raya, Fernando Ginuny, SH saat menghubungi media ini, Selasa 15 Maret 2022 via telepon selulernya Makassar-Sorong sangat menyayangkan adanya pernyataan dari kelompok pendemo yang ingin mengacaukan kondisi keamanan di wilayah Papua Barat.
“Saya tidak sependapat dengan pernyataan yang dibuat oleh pendemo yang ingin mengacaukan kondisi keamanan di Papua Barat kalau aspirasi mereka tidak terjawab.,” kata Fernando.
Lanjut Fernando, ini berarti sama saja mereka kaitkan perjuangan mereka dengan kondisi keamanan dan politik yang sementara terjadi di Tanah Papua untuk menakut nakuti pemerintah pusat terkait dengan pergerakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang memanas di wilayah paling timur di Indonesia ini.
Fernando menegaskan, kalau bicara pemekaran Daerah Otonom Baru (DOB) bicaralah pemekaran DOB jangan kaitkan dengan Papua Merdeka karena Papua Merdeka adalah jati diri dari seluruh generasi Papua yang tidak dapat dipisahkan dari hidup dan kehidupan mereka.
Lebih lanjut Fernando mengatakan, ingin mengacaukan kondisi keamanan sama saja ingin memisahkan diri (disintegrasi) dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Jadi, kalau bicara pemekaran ya pemekaran dan kalau mau bicara Papua Merdeka ya Papua Merdeka. Jangan menghubung hubungkan Papua Merdeka dengan pemekaran karena Papua Merdeka merupakan jati diri dari setiap generasi Papua dan jangan jadikan Papua Merdeka sebagai senjata kalian untuk mencapai tujuan, ini perlu dipertanyakan,” tegas Fernando.
Dikatakan Fernando, berbicara pemekaran harus melihat dari aspek hukum, atau dasar hukum yang dipakai. Provinsi Papua Barat saja hingga kini belum mempunyai dasar hukum yang jelas baru kita mau mekarkan provinsi lagi.
“Mari kita benahi dulu yang belum jelas ini barulah mekarkan provinsi yang baru. Tetapi kembali muncul pertanyaan pemekaran ini untuk siapa, apakah untuk orang Papua atau untuk kepentingan elite politik saja, karena hingga sekarang belum ada kata sejahtera untuk orang asli Papua diatas tanah yang digadang-gadang penuh dengan susu dan madu ini,” terang Fernando.
Kata Fernando, kita bisa lihat saja dalam aksi demo kemarin Orang Asli Papua dapat dihitung dengan jari sementara masyarakat nusantara lebih mendominasi aksi demo kemarin bahkan mereka datang dengan tarian tradisional mereka.
“Lalu apakah ini yang dikatakan pemekaran DOB baru untuk mensejahterakan masyarakat Papua. Jangan membawa nama masyarakat Papua untuk kepentingan kalian elite politik saja atau untuk sekelompok orang yang memperjuangkan pemekaran,” tutup Fernando. (Jason)
