Warga Kebar dan IPMK Sorong Raya Tolak Kehadiran PT NLS
Sorong, wartapapua.Id – Mendengar informasi bahwa perusahaan PT Nuansa Lestari Sejahtera (PT NLS) akan masuk untuk melakukan pengembangan peternakan sapi di kampung Kebar, Kabupaten Tambrauw, Provinsi Papua Barat maka Ikatan Pelajar Mahasiswa Kebar (IPMK) Sorong Raya bersama seluruh elemen masyarakat bersepakat untuk menolak dengan tegas kehadiran perusahaan tersebut di kampung lembah Kebar.
“Kami Ikatan Pelajar Mahasiswa Kampung Kebar Sorong bersama seluruh elemen masyarakat bersepakat menolak dengan tegas kehadiran PT Nuansa Lestari Sejahtera untuk membangun peternakan sapi di kampung halaman kami di Lembah Kebar,” tegas Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Kebar (IPMK) Sorong Raya, Alberth Daniel Anari yang diampingi penasehat IPMK, Pdt Karlos Awabiti, S.Th, Senin, 23 Mei 2022.
Dikatakan Daniel, Kampung Kebar hanya memiliki luas kurang lebih 750 meter persegi, kalau perusahaan mengambilnya untuk membangun peternakan sapi seluas 550 meter persegi lalu masyarakat mau tinggal dimana dan mereka juga mau bertani bagaimana, sementara kehidupan masyarakat Kampung Kebar kehidupan mereka hanya bergantung dari hasil pertanian.
Lanjut Daniel, kami masyarakat juga tidak mengerti dan mengetahui kehadiran perusahaan peternakan sapi ini, tiba-tiba saja kami mendapat informasi bahwa Kampung Kebar akan dijadikan sebagai salah satu kampung untuk peternakan sapi.
“Kami sangat menyesal dengan pemerintah Kabupaten Tambrauw karena kami masyarakat sebagai pemilik hak ulayat atas tanah yang akan dipakai untuk pembangunan tidak pernah dihargai, sementara kami masyarakat ada baru pemerintah itu ada kalau tidak ada masyarakat tidak mungkin ada pemerintahan,” ujar Daniel dengan nada kesal.
Sementara penasehat IPMK Sorong Raya, Pdt Karlos Awabiti, S.Th mengatakan, sebagai anak adat dari lembah Kebar sangat menginginkan Kebar ini maju seperti kampung-kampung lain namun kami tidak menerima kehadiran perusahaan untuk membangun peternakan sapi potong di wilayah kami karena wilayah kami sangat kecil kalau sampai kampung kami dijadikan sebagai kawasan peternakan sapi potong lalu kami sebagai masyarakat ini mau tinggal dimana dan bertani dan berkebun dimana.
“Kami setuju saja perusahaan masuk dan membangun di wilayah kami, namun untuk dijadikan sebagai kawasan peternakan sapi potong saat ini kami tidak menerima karena beberapa waktu lalu kawasan kami sudah dijadikan sebagai kawasan pertanian jagung, kalau semua tanah adat kami diambil baru kami masyarakat adat ini mau dikemanakan. Apakah kami akan tinggal di kota sementara kami juga mempunyai tanah adat,” terang Karlos Awabiti.
Sedangkan salah satu anggota IPMK Sorong Raya ayng juga sebagai anak adat yang tanah adatnya akan digunakan oleh pemerintah dan perusahaan peternakan, Yakomina Inam menegaskan, selaku anak adat dan pemilik hak ulayat yang akan dijadikan sebagai kawasan peternakan sapi potong menolak kehadiran perusahaan karena pembicaraan secara detail terkait penggunaan dan pemanfaatan lahan kami tidak jelas.
“Kami menolak kehadiran perusahaan peternakan sapi potong di tanah adat kami, karena tanah adat kami dimanfaatkan oleh orang tua kami untuk membiayai perkuliahan kami di kota studi baik yang ada di dalam tanah Papua maupun yang ada diluar tanah Papua,” tegas Yakomina mengakhiri. (Jason)
