Sekda Sorong Selatan Ir.Dance Nauw,SP,MSi Apresiasi Program Dashat Dan ATTG
Teminabuan wartaPapua.Id,-Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong Selatan Ir Dance Nauw,SP,MSi sampaikan bahwa permasalahan Stunting disertai tingginya prevalensi stunting mesti diurai dan ditanggulangi secara bersama.
Untuk itu penanganya tentunya memerlukan sinergitas dari berbagai stakeholder sehingga patut Pemerintah kabupaten Sorong Selatan menyampaikan apresiasi dan terimah kasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat beserta jajaran oleh karena beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong hari ini
Pernyataan ini disampaikanya saat membuka pelaksanaan kegiatan Launching/ Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) Dan Pemberian Makanan Tambahan Bagi Bayi / Balita Stunting serta Kegiatan Fasilitasi dan Pembinaan Kampung KB, Orientasi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Akseptor dan Fasilitasi ATTG di Kampung Keluarga Berkualitas Kabupaten Sorong Selatan ” bertempat di Aula GKI Marthen Luther Wermit Teminabuan.
Kabupaten Sorong Selatan terus berupaya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan berbagai program dan kegiatan yang melibatkan partisipasi seluruh elemen masyarakat melalui proses perencanaan yang bersifat bottom up.
Dimensi Pembangunan yang menjadi prioritas meliputi Pendidikan, Kesehatan dan Ekonomi serta infrastruktur untuk membuka akses pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan layanan kesehatan serta Pendidikan, meskipun untuk masing-masing dimensi, masih terdapat banyak capaian kinerja dan output yang perlu ditingkatkan.
Salah satu permasalahan yang menjadi prioritas saat ini yakni tingginya prevalensi stunting di Sorong Selatan yang mencapai 39,6 persen dengan estimasi jumlah balita stunting mencapai 2.225 anak. Permasalahan stunting memiliki mata rantai yang saling berpengaruh; seperti tingginya prevalensi perkawinan usia anak umur 15-19 tahun mencapai 9,74 persen; tingginya prevalensi wanita usia <= 16 tahun pernah kawin mencapai 5,31 dan umur 17-18 mencapai 9,74 persen serta 19-20 tahun mencapai 23,15 persen. Tingginya perkwainan usia anak berkaitan dengan rendahnya persentasi perempuan usia 7-24 tahun yang masih sekolah yaitu untuk tingkat SMP/MTs/Paket B hanya mencapai 16,87 persen, tingkat SMA/SMK/MA/Paket C hanya mencapai 11,74 persen dan Perguruan tinggi hanya mencapai 8,04 persen. (Statistik Kesejahteraan Rakyat Prov. Papua Barat, 2021). Artinya masih ada banyak penduduk perempuan usia 7-24 tahun yang tidak bersekolah sehingga memicu terjadinya perkawinan usia anak dan berpotensi beresiko stunting jika tidak mendapatkan akses informasi tentang pentingnya 1.000 hari pertama kehidupan, layanan kesehatan ibu hami serta pendampingan selama kehamilan maupun pasca persalinan. Hal penting yang ikut mempengaruhi rendahnya partispasi sekolah dan tingginya perkawinan usia anak yaitu dimensi ekonomi. Keterbatasan kemampuan secara ekonomi mendorong anak tidak dapat melanjutkan Pendidikan, serta cenderung menikah pada usia muda.
Mata rantai permasalahan yang memberikan kontribusi terhadap tingginya prevalensi stunting mesti diurai dan ditanggulangi secara bersama. Dan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan berterima kasih kepada Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Papua Barat beserta jajaran oleh karena beberapa kegiatan yang dilaksanakan di Kabupaten Sorong hari ini merupakan salah satu alternatif untuk menanggulangi permasalahan stunting. Wadah Kampung yang telah ditetapkan menjadi kampung keluarga berkualitasi, serta telah ditetapkan menjadi lokus prioritas Stunting, perlu mendapat perhatian serius dari seluruh instansi dengan mengarahkan program dan kegiatan pada lokus prioritas sehingga kampung-kampung dimaksud dapat menjadi kampung “Bebas Stunting”. Upaya Pemberdayaan Ekonomi melalui Kelompok UPPKA yang telah terbentuk di Kampung KB dan hari ini diberikan bantuan ATTG harus mampu meningkatkan produktifitas serta memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga anggota kelompok agar tidak muncul kasus baru stunting. Jika memungkinkan pada kampung lokus prioritas kita bentuk kelompok pengelola Dapur sehat atasi stunting yang akan mengelola bantuan dana desa atau sumber lainnya misalnya dari Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) dan didistribusikan kepada balita stunting, melalui sistim control yang efektif agar makanan sehat yang diberikan benar-benar dikonsumsi oleh balita stunting.
‘’ Permasalahan stunting tidak dapat diselesaikan oleh satu instansi saja, oleh karena itu seluruh instansi yang telah ditetapkan sebagai anggota TPPS harus focus untuk memaksimalkan program dan kegiatan kepada kampung-kampung yang telah ditetapkan sebagai lokus prioritas, dengan tetap memberikan perhatian kepada kampung lainnya agar tidak muncul kasus baru,’’Ungkapnya (Gad Sesa/Red)
