Sorong, warta papua. Id – Atasnama Masyarakat Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay Papua Barat, kami mengapresiasi Kinerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat dalam mengungkapkan berbagai dugaan Kasus korupsi yang telah diselesaikan dengan baik, namun harus dilakukan secara menyeluruh jangan terkesan ada tenang pilih dalam mengungkap kasus korupsi di Papua Barat. Demikian dikatakan Ketua Dewan Adat Papua (DAP) Wilayah III Doberay, Papua Barat, Mananwir Paul Fincen Mayor, S. IP saat ditemui media ini sesuai mengikuti perayaan HUT GKI Sion Malaingkedi ke-10, Jumat (14/10) malam.
“Kami juga sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat yang membawahi 10 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat ini mau mengingatkan kepada Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Papua barat untuk mengungkapkan semua kasus Jangan ada ” Tebang Pilih” kasus korupsi,” ungkap Mananwir.
Sebab kata Mananwir, Korupsi telah merusak sendi-sendi kehidupan Masyarakat Adat Papua. Jadi dalam penegakan hukum jangan sampai tenang pilih.
Lanjut Mananwir, sejatinya Masyarakat Adat Papua mendukung penuh Proses hukum terhadap pelaku Korupsi yang ada di Papua Barat ini.
“Banyak perkara yang masih berlabuh di Kejaksaan Tinggi Papua Barat agar sesegera mungkin diungkap karena sebagai representasi masyarakat adat kami sangat mendukung Penuh Kinerja Kejaksaan Tinggi Papua Barat,” tegas Mananwir.
Ditambahkan Mananwir, tidak hanya itu, ada pula dugaan korupsi pengelolaan dana hibah bantuan operasional pada sekretariat Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB), termasuk dana tunjangan transportasi pimpinan MRPB dan Dana Hibah Kongres Pemuda Katholik sampai saat ini masih “berlabuh” di Kejaksaan Tinggi Papua Barat, ada apa sebenarnya??
Padahal kasus ini diduga telah memenuhi amanat Pasal 2 dan pasal 3 UU RI No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Dikatakan Mananwir, apabila ada yang mengatasnamakan rakyat Papua atau masyarakat adat Papua untuk melindungi diri dari kasus Korupsi sejatinya kami tidak mendukung koruptor. Kami minta segera proses hukum terhadap Pelaku-pelaku Korupsi atau koruptor di Papua Barat.
“Kami akan selalu mengawal proses hukum sejumlah kasus korupsi yang masih “berlabuh”di Kantor Kejaksaan Tinggi Papua Barat, sampai dapat terungkap,” pungkas Mananwir. (jd)
