Mananwir PFM : Tidak Menghargai Tokoh Pemekaran, Kenapa Bukan OAP Menjadi PJ Gubernur PBD
SORONG, wartapapua.id – Dewan Adat Wilayah III Doberay Papua Barat sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat yang membawahi 10 kabupaten dan 1 kota di Provinsi Papua Barat termasuk Provinsi Papua Barat Daya sangat menyesali keputusan yang diambil pemerintah pusat dengan menetapkan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya bukan Orang Asli Papua.
“Kami sebagai Rumah Besar Masyarakat Adat Papua mempertanyakan kenapa bukan orang asli Papua yang ada di Provinsi Papua Barat yang diprioritaskan untuk menduduki jabatan PJ Gubernur PBD,” ungkap Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay Papua Barat, Mananwir Paul Fincen Mayor, S.IP kepada media ini melalui pesan Whats App, Kamis 8 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 Wit.
Dikatakan Mananwir, apakah pejabat Orang Asli Papua tidak memenuhi syarat untuk menjadi Seorang Penjabat Gubernur Papua Barat Daya??
Lanjut Mananwir, masyarakat adat Papua sebagai Pemilik Tanah Adat Papua dan Pemilik Hak-hak Dasar Masyarakat Adat juga mempertanyakan kenapa tidak anak asli Papua yang duduki jabatan PJ Gubernur PBD??
“Saya juga sangat menyayangkan rekomendasi dari semua elemen masyarakat, Lembaga Agama, Adat dan Pemerintah Provinsi Papua Barat yang merekomendasikan Orang Asli Papua namun tidak dianggap, dan Pemerintah Pusat menunjuk Orang Lain diluar dari rekomendasi Seluruh Elemen Masyarakat Adat dan Pemerintah di Provinsi Papua Barat,” tegas Mananwir dengan nada kesal.
Lanjut Mananwir, pemerintah pusat seakan-akan tidak menghargai perjuangan panjang yang sangat melelahkan dan telah mengeluarkan uang, tenaga, waktu dan sumbangsih pemikiran yang begitu banyak untuk lahirnya Provinsi Papua Barat Daya.
Dikatakan Mananwir, tapi apalah daya hari ini, sekelompok orang memperjuangkan namun orang lain yang menjadi Penjabat Gubernur Papua Barat Daya ini seakan-akan tidak menghargai perjuangan panjang para tokoh Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
Kata Mananwir, sekali lagi kami pertanyakan alasan apa sampai Pemerintah Pusat menunjuk Orang Lain diluar dari rekomendasi yang telah dikeluarkan oleh berbagai elemen masyarakat dan juga Pemerintah Provinsi Papua Barat.
Ditambahkan Mananwir, kita harus menghargai perjuangan para tokoh Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya karena sudah terlalu banyak perjuangan mereka yang kemudian seperti hilang ditelan waktu.
Dikatakan Mananwir, bapak Presiden Joko Widodo pernah berkata bahwa PJ Gubernur harus orang asli Papua. Apakah bahasa itu hanya ucapan kosong ataukah sebuah keseriusan karena jika bukan orang asli Papua yang dilantik maka pernyataan Presiden hanya sebuah Lips Service dan itu sangat menyakiti Hati Nurani Orang Asli Papua terlebih khusus di wilayah Papua Barat.
Apalagi lanjut Mananwir, nama Bapak Muhammad Musa’ad tidak pernah direkomendasikan oleh MRPB, lembaga Agama dan Dewan Adat Papua. Dari 7 nama yang diusulkan nama beliau tidak ada, berarti ini bukan proses demokrasi yang kita inginkan dan butuhkan tetapi ini jelas sekali bahwa ini adalah sebuah kepentingan belaka.
Mari kita jujur dengan pembangunan di Tanah Papua karena cara terbaik untuk kemaslahatan orang Papua diperlukan dalam Negara ini, sehingga tidak terpancar isu bahwa Pemekaran untuk orang lain yang datang untuk menikmati pemekaran PBD. (jd)
