DAP Kecam Keras Pembungkaman Demokrasi Terhadap Aktivis Di Indonesia
SORONG,wartapapua.id – Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay adalah rumah besar masyarakat adat Papua yang membawahi Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya mengecam keras pembungkaman demokrasi terhadap para aktivis di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan Ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay, Mananwir Paul Fincen Mayor, S.IP kepada media ini melalui pesan Wahat’s App-nya, Selasa, 7 Maret 2023, pagi tadi.
Dikatakan Mananwir, pasca pejabat publik yakni Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan melaporkan Fatia dan Haris Azhar melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pada September 2021 silam sudah memasuki tahap pelimpahan berkas atau P21.
Lanjut Mananwir, apa yang dilakukan oleh kedua ativis ini adalah suatu bentuk kritikan dari masyarakat kepada pejabat publik seharusnya dimaknai sebagai bentuk koreksi bukan untuk menjatuhkan atau mempermalukan pejabat tersebut di depan umum atau masyarakat Indonesia.
“Apabila hal ini dinilai sebagai bentuk kriminalisasi terhadap pejabat publik, sama halnya dengan telah membatasi ruang demokrasi berekspresi dan berpendapat kepada masyarakat di depan umum,” terang Mananwir.
Oleh karena itu kata Mananwir, dengan menlihat kondisi dan fenomena ini saya sebagai ketua Dewan Adat Papua Wilayah III Doberay yang membawahi 2 provinsi sangat kecewa dan mengutuk bentuk-bentuk tindakan yang membatasi ruang demokrasi dari para aktivis Indonesia yang selama ini menyuarakan kebenaran dan keadilan di Indonesia terlebih khusus di Tanah Papua. (jd)
