Musrembang RKPD PBD Mendagri Harapkan Tampung Aspirasi Berbagai Stake Holder.
Sorong,Warta Papua.Id, Pelaksanaan Musrembang Prov PBD ,Mendagri Harapkan 4 Point Penting diantaranya sebagai Forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stake holder guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan Tahun 2024
Pernyataan ini disampaikan saat membuka Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunaan Otonomi Khusus 2024 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD 2024 bertempat di Hotel Vega Kota Sorong.
Kegiatan dengan Thema Penataan Suprastruktur Pemerintahan , Normalisasi Birokkrasi,dan Peningkatan Harmoni Sosial Guna Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Di Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024.berlangsung lancar.
Menteri Dalam Negeri Dalam Sambutanya yang diwakili oleh Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Dan Pembanguanan Perbatasan Dr Hoiruddin Hasibuan ,SH,M.Hum menegaskan bahwa Musrembang Perlu didorong sebagai Forum menampung aspirasi dan masukan dari berbagai stake holder guna memperdalam berbagai perumusan kebijakan perencanaan daerah yang solutif atas permasalahan dan isu pembangunan Tahun 2024,Pengoptimalan pengelolahan potensi daerah sebagai bagian pertimbangan strategis dalam penentuan solusi permasalahan dan isu pembangunan daerah.,Memastikan kesinambungan pembangunan dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan dengan memperhatikan berbagai dinamika Kebijakan dan Arahan Pembangunan Nasional Tahun 2024 serta peraturan yang berlaku seperti UU Nomor 2 tahun 2021 ,PP Nomor 106 Dan 107 Tahun 2021,surat Edaran Mendagri Nomor 900/6325/SJ/,dsb, serta Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar segera menetapkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Papua Barat Daya Tahun 2024 -2026 sesuai ketentuan sebagai pedoman rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2024
Sementara itu Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Mus’aad ,MSi dalam sambutanya mengharapkan perlunya format yang baku di Provinsi Papua Barat Daya ,Provinsi Papua Barat Serta Provinsi Papua dan Papua Pegunungan serta Papua Selatan dalam penentuan kebijakan dalam Pelaksanaan Musrembang Otsus dan tentunya sangat diharapkan memprioritaskan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama bagi OAP
Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr.Drs.Muhammad Mus’aad ,MSi mengharapkan agar Musrembang Pertama Di Provinsi Papua Barat Daya ini dapat memiliki standart yang tinggi sehingga program dan Output yang dihasilkan dalam Musrembang selanjutnya dapat menjadi lebih baik,Ujarnya.
Kegiatan ini jangan dijadikan sebagai kegiatan rutinitas atau kegiatan biasa untuk dikerjakan namun perlu kita laksanakan dengan baik karena terdapat 2 Musrembang sekalian yaitu Musyawarah Perencanaan Pembangunaan Otonomi Khusus 2024 dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah RKPD 2024.
Dalam UU No 2 Tahun 2021 telah ditetapkan Musrembang Otsus sehingga selaku Pemerintah Kabupaten Kota serta Provinsi agar memprioritas peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat kita secara khusus OAP sehingga Bappeda Kabupaten Kota kiranya dapat memikirkan dan merencanakan serta merancang program program terkait ini dan kedepannya perlunya keseragaman format perancangan Pelaksanaan Musrembang Otsus agar sama dengan Pemerintahan Provinsi Di Papua Lainya,tegasnya.
Yang menjadi inti adalah bahawa ini adalaha ruang yang baik dan cukup agar bagaimana kita membahas isu dan prioritas dengan pembiayaan kita yang khusus ini.
Hal lainya adalah normalisasi birokrasi dan peningkatan perekonomian daerah dan masyarakat.dan merupakan agenda besar kita yang harus kita laksanakan di Tahun 2024 nanti. Sesuai Thema yang diangkat yaitu Penataan Suprastruktur Pemerintahan , Normalisasi Birokkrasi,dan Peningkatan Harmoni Sosial Guna Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan (Team/Red)
