Ketua FKMIB Minta Plt Kadis Pendidikan PBD, Klarifikasi Saat Membawa Sambutan Mewakili Gubernur PBD Dalam Seminar Nasional Pendidikan 2023
SORONG, wartapapua.id – Pernyataan Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya ‘Jangan urus mahasiswa tapi juga urus ade-ade Imekko yang ada dipinggiran’ yang disampaikan saat memberikan sambutan pada acara Seminar Nasional Pendidikan Tahun 2023 ditanggapi serius oleh Ketua Forum Komunikasi Masyarakat Imekko Bersatu (FKMIB) Papua Barat Daya, Ferdinand Frengky Onim, SH.
“Mungkin Pa Kadis baru bangun, jadi menyampaikan hal tersebut. Seharusnya kami yang pantas mempertanyakan hal tersebut terkait tanggungjawab pemerintah terhadap anak-anak ini yang hidup setiap hari di jalanan,” ungkap Ferry Onim sapaan akrab dari Ketua FKMIB Papua Barat Daya saat ditemui media ini di kediamannya, Senin (1/5) pagi tadi.
Dikatakan Ferry berbicara terkait anak-anak yang ada di pinggiran jalan seperti yang dikatakan oleh Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya, mereka itu dikategorikan sebagai anak terlantar dan fakir miskin sehingga mereka itu harus diperhatikan oleh negara atau pemerintah daerah karena pemerintah daerah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Lanjut Onim, dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 yang berbunyi, Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara dan ayat 2 berbunyi, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.
Jadi, lanjut Onim, pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dan Pemerintah Kota Sorong mempunyai kewajiban untuk melihat sekaligus mencari solusi terkait persoalan ini. Bukan meminta kepada masyarakat kaki abu untuk mengurus mereka. Kalau kita yang mengurus mereka lalu pemerintah kerja apa, sementara dalam amanat UUD 1945 pasal 34 sudah mengamanatkan bahwa yang mengurus mereka adalah negara atau pemerintah.
“Kita mau dapat dana darimana untuk mengurus mereka, kalau pemerintah yang mengurus sudah jelas ada dananya dari berbagai instansi terkait bahkan dari dana otsuspun ada dana untuk pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP),”terang Onim.
Dikatakan Onim, organisasi yang kami jalankan ini adalah organisasi sosial yang bekerja tanpa pamrih dan tanpa imbalan, kami bekerja demi menghasilkan orang Papua yang pintar agar kedepan mampu bersaing sehingga tidak lagi menjadi penonton diatas negerinya sendiri.
“Kami ini anak anak jalanan yang kerja sosial urus SDM Papua tanpa gaji, kami tidak sama dengan bapak. Bapak saat ini duduk kelola dana Otsus untuk bangun apa? Kami tidak perna melihat dana itu. Bapak di gaji oleh Negara, seharusnya bapak,” tegas Onim.
Lanjut Onim, bapakjuga harus tahu bahwa orang Imekko punya kontribusi besar untuk Provinsi Papua Barat Daya dan kalau berbicara Pendidikan ini, Saya ingin tau Rekam jejak bapak dalam mengurus pendidikan di Papua Barat/PapuaBarat Daya. Apakah sejak masih menempuh pendidikan bapak sudah bicara pendidikan atau setelah menjadi PNS baru bapa bicara pendidikan. “Kalau benar saat bapak menjadi mahasiswa pernah melakukan hal yang sama seperti saya dan teman-teman lakukan saat ini. Kalau tidak maka kami FKMIB meminta agar bapak mengklarifikasi bahasa yang bapak sampaikan saat memberikan sambutan mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat Daya pada acara Seminar Nasional Pendidikan Tahun 2023 yang dilaksanakan oleh Forum Komunikasi Masyarakat Imekko Bersatu Provinsi Papua Barat Daya,”beber Onim.
Lanjut Onim, bila permintaan kami tidak dikabulkan maka kami dari FKMIB akan menduduki Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya untuk meminta klarifikasi langsung dari Gubernur karena ucapan yang disampaikan Plt. Kadis Pendidikan mewakili Gubernur jadi sama saja dengan Gubernur yang mengucapkan. (Jason)
