SORONG, wartapapua.id – Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI melaksakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pertemuan dengan Gubernur Papua Barat, Majelis Rakyat Papua Barat, DPR Papua Barat, Seluruh Bupati dan Walikota se-Provinsi Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari, Kapolda Papua Barat, Kajati Papua Barat, Kepala Pengadilan Tinggi Papua Barat, Kabinda Papua Barat, Panitia DOB Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya, Tokoh Masyarakat Adat Papua Barat, Tokoh Agama Papua Barat, dan Tokoh Pemuda Papua Barat yang berlangsung di Gudung Lamberth Jitmau, Kota Sorong Kamis 25 Agustus 2022.
Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI berjumlah 12 orang yang dipimpin langsung Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung. Tujuan kunjungan Panja Komisi II PR-RI adalah untuk mendapat masukan terkait pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Provinsi Papua Barat Daya.
Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lamberth Jitmau dalam sambutannya mengatakan kesiapan seluruh pemerintah bawahan dari calon Provinsi Papua Barat Daya sudah siap menerima kehadiran Provinsi Papua Barat Daya.
Lanjut Lamberth, apalagi Kota Sorong sudah sangat siap karena kesiapan Kota Sorong dapat dilihat dari gedung yang sudah berdiri beberapa tahun lalu untuk dijadikan sebagai kantor sementara Provinsi Papua Barat Daya.
Dikatakan Lamberth, terkait dengan Anggaran dan Belanja Daerah (APBD) mekarkan saja dulu nanti urusan APBD tinggal menyesuaikan saja, sama dengan Indonesia dahulu merdeka dulu baru urus APBN.
Dikatakan Lamberth, perjuangan untuk menghadirkan Provinsi Papua Barat Daya bukan baru-baru ini saja tetapi sudah 20 tahun berjalan bahkan pejuang yang lain sudah berada di alam lain tinggal kita yang masih ada ini yang akan menikmati hasil perjuangan mereka.
Sedangkan Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, Paulus Waterpau dalam sambutannya mengatakan sebagai pemerintah daerah kita patut mendukung semua kebijakan pemerintah pusat termasuk pemekaran Darah Otonom Baru (DOB) termasuk Calon Provinsi Papua Barat Daya.
Penjabat Gubernur juga menambahkan kondisi sebenarnya Provinsi Papua Barat saat masa pandemi yang mana pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan bahkan sampai minus namun sekarang sudah membaik dan sudah berada pada kisaran 6 persen.
Pejabat gubernur menambahkan, Provinsi Papua Barat memiliki 12 kabupaten dan 1 kota, 218 distrik, 2724 kampung dan 195 kelurahan dengan luas wilayah 102.946 Km2. Jumlah penduduk 1.165,08 jiwa dengan rata-rata kepadatan penduduk 11,24 jiwa per kilometer.
Sementara ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Doli Kurnia Tandjung mengatakan, kedatangan Panja Komisi II untuk mendengar langsung pendapat masyarakat Papua Barat terkait pembahasan RUU pemekaran Provinsi Papua Barat Daya.
“Hari ini kami sudah mendengar aspirasi dari masyarakat Papua Barat seperti yang disampaikan Ketua Tim Percepatan Pemekaran Provinsi Papua Barat Daya, Lamberth Jitmau dan juga Penjabat Gubernur Provinsi Papua Barat, Paulus Waterpauw maka kami berkesimpulan bahwa masyarakat Sorong Raya sangat siap dan siap menerima pemeekaran Provinsi Papua Barat Daya,” pungkas Ketua Komisi II DPR RI. (JASON)
