Sorong, wartapapua.id – Tiga orang yang mengaku diri mereka sebagai pejabat Negara Federal Republik Papua Barat (NFRPB) masing-masing Kepala Staf Khusus Presiden NFRPB, Letjen Elias Wetipo dan Brigjen Yuran Pahaboll serta Sekretaris Negara NFRPB, Letjen Marthen Oiwari Sabonsabra melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kota Sorong dengan agenda penataan struktur pemerintahan dan konsoliasi data kependudukan di negara bagian dan distrik.
“Kami bertiga ditugaskan oleh presiden NFRPB, Forkorus Yaboisembut untuk mengunjugi seluruh negara bagian untuk menata struktur pemerintahan dan konsoliasi terkait data kependudukan di daerah negara bagian dan distrik,” ungkap Sekretaris NFRPB, Marthen Oiwari/Sabonsabra kepada wartawan di Kantor Sekretariat NFRPB wilayah Sorong Raya, Rabu 13 September 2022.
Ditambahkan Marthen, kami hanya datang untuk membenahi dan menata struktur pemerintahan di negara bagian di mulai dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) apakah seluruh warga West Papua sudah memiliki atau belum karena sebuah negara harus memiliki penduduk yang permanen.
“NFRPB sudah membagi KTP kepada seluruh penduduk sehingga kami ingin mengecek secara langsung apakah seluruh masyarakat sudah memiliki KTP NFRPB selain KTP NKRI. Kalau di Mamta, Mepago dan Lapago seluruh penduduknya sudah memiliki KTP NFRPB dan juga memiliki KTP NKRI,” ungkap Marthen.
Ditambahkan Marthen, kami tidak minta merdeka atau mendirikan negara baru tetapi kami hanya minta pengakuan kedaulatan dari NKRI karena bangsa Papua sudah mendeklarasikan NFRPB pada tanggal 19 Oktober 2011 di Lapangan Zakeus, Abepura, Jayapura dan semua itu sudah diketahui oleh NKRI sehingga kehadiran kami ini hanya untuk memulihkan negara yang sudah pernah ada pada tahun 1961.
Lebih lanjut Marthen mengatakan, negara Indonesia juga sudah mengakui secara diam-diam. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya pemberian uang dari Pemerintah Indonesia (Presiden KH. Abdul Rahman Wahid saat itu) sebesar 1 miliar rupiah untuk menyelenggarakan Kongres Rakyat Papua II dan juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat itu memberikan surat kepada Dirjen Otonomi Daerah untuk menghadiri Kongres Rakyat Papua III di Jayapura sebagai pembicara.
Sementara Staf Khusus Presiden NFRPB, Letjen Elias Wetipo dalam kesempatan yang sama mengatakan, kedatangan membenahi struktur pemerintahan dari gubernur hingga bupati dan camat sekaligu melihat panglima wilayah dan stafnya yang selama ini masih merasa ketakutan.
“Jadi, mulai hari ini jangan takut dengan Indonesia karena indonesia itu sahabat bukan musuh dan juga bukan kolonial. Kalau ada yang menilai Indonesia itu musuh dan kolonial itu adalah pendapat yang salah,” tegas Wetipo.
Wetipo menambahkan, sekarang ini kita tidak lagi minta referendum tapi minta pengakuan kedaulatan dari Indonesia dan mari kita sama-sama menjaga keamanan yang selama ini sudah terjaga agar tetap aman kondusif.
Sedangkan terkait dengan kunjungan kerja pejabat NFRPB di Kota Sorong saat dikonfirmasi dengan Staf Khusus Presiden NFRPB bidang Kemitraan dan Kerjasama, Abraham Goram/Gaman mengatakan sebelum kedatangan 3 pejabat NFRPB sudah diberikan pemberitahuan kepada pihak Polresta Sorong secara resmi melalui surat Nomor : 033/NFRPB/IX/2022 tentang Pemberitahuan Penjemputan Kunjungan Kenegaraan tertanggal 12 September 2022.
“Saya sudah melayangkan surat pemberitahuan secara resmi dari NFRPB kepada Kapolresta Sorong pada tanggal 12 September 2022 terkait kunjungan kerja dari 3 pejabat NFRPB di Kota Sorong,” terang Goram.
Sementara salah satu anggota Polresta Sorong saat berbincang bincang dengan media ini mengakui bahwa memang benar ada pemberitahuan secara resmi kepada Polresta Sorong terkait kunjungan kerja pejabat NFRPB ke Kota Sorong yang diantar oleh Abraham Goram/Gaman ke Polresta Sorong. (Jason)
