Agama & BudayaAspirasiHukumKabupaten Sorong SelatanPemerintahanPolitik

Pansel Pemilihan Anggota MRP PBD Gelar Sosialisasi Pergub PBD No 3 Tahun 2023 ,Ini Pesan Bupati Sorong Selatan.

Teminabuan,Warta Papua,Id, Pemkab Sorong Selatan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bersama Panitia Seleksi Pemilihan Anggota MRP PBD dipimpin Ketua Pansel MRP PBD Sorong Selatan Michael Momot,SPd melaksanakan Sosialisasi Pergub PBD No 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat Daya Dan Keputusan Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya  No 1 / MRP PBD / III/ 2023 tentang Teknis Tata Cara tentang Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023 -2028.bertempat di Gedung Putih Teminabuan 18 April 2023.

Hadir dalam acara ini Bupati Sorong Selatan Samsudin Angggiluli,SE,MTr AP, Ketua DPRD Sorong Selatan Marthinus Maga,S.Sos Dandim 1807/Sorong Selatan Letkol Inf  Ronald Michael Patty, Kapolres Sorong Selatan AKBP. Choiruddin Wachid, S.I.K.,M.M.,M.H ,Ketua Pansel MRP PBD Sorong Selatan Michael Momot,SPd,Kepala Kesbangpol Sorong Selatan Edit Doni Tamaela,SP,MTr AP,Tokoh Masyarakat,Tokoh Adat ,Tokoh Agama ,Tokoh Perempuan serta ,!5 Kepala Distrik Se Sorong Selatan

Ketua Panitia Penjaringan Anggota Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP -PBD) dalam laporanya yang dibacakan oleh Noak Kladit menjelaskan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberi pemahaman kepada Masyarakat tentang jumlah keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat Daya (MRP -PBD) serta teknis tata cara tentang Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023 -2028

Sementara itu tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengerti memahami secara baik tentang Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023 -2028 serta teknis tata cara tentang Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023 -2028

Bupati Sorong Selatan Samsudin Angggiluli,SE,MTr AP, dalam sambutanya menyampaikan terimah kasih kepada Presiden RI Ir Joko Widodo  yang telah membuka Moratorium bagi Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten di seluruh Tanah Papua sehingga beberapa Provinsi telah dibentuk di Tanah Papua yang tentunya akan membuka peluang yang besar bagi kita di Sorong Raya untuk masuk menjadi anggota dan Pimpinan MRP dan DPRK,serta wakil wakil adat untuk duduk ditenpat ini ”Ujarnya.

Dan tentunya akan membicarakan kepentingan dan persoalan masyarakat adat di wilayah masyarakat adat dan secara khusus Sorong Selatan Papua Barat Daya.

Dengan hadirnya MRP Di Provinsi Baru Papua Barat Daya kita akan mendapatkan  kursi secara keseluruhan berjumlah 34 Kursi dan Sorong Selatan sendiri akan mendapat 4 Kursi,”jelasnya.yang terdiri dari 2 orang Perempuan kemudian 2 dari masyarakat adat yang akan di jaring di Kabupaten dan 1dari Pokja keagamaan yang akan dijaring di tingkat Provinsi.

Selain itu juga kita akan mendapat jatah Anggota DPR Otsus Bagi DPR Provinsi dan Anggota DPR Khusus (DPRK) untuk Kabupaten /Kota

Hal ini semuanya ada karena kehadiran Provinsi Baru yaitu Papua Barat Daya. Maka diterbitkanya Peraturan Gubernur Papua Barat Daya No 3  Tahun 2023 Tentang Tata Cara Pembentukan dan Jumlah Keanggotaan Majelis Rakyat Papua Barat Daya Dan Keputusan Pemilihan Provinsi Papua Barat Daya  No 1 / MRP PBD / III/ 2023 tentang Teknis Tata Cara tentang Pemilihan Anggota MRP Provinsi Papua Barat Daya Periode 2023 -2028 yang mana ditanda tangani Pj Gubernur Papua Barat Daya Dr Drs Muhammad Musa’ad di Ruang Kerja Bupati Sorong Selatan 6 Maret 2023 lalu. sehingga menjadi sejarah bagi Provinsi Papua Barat Daya,”Ujarnya

Untuk itu Bupati berharap agar Tim Pansel yang telah dipercayakan oleh pemerintah menjadi tim seleksi MRP Provinsi Papua Barat Daya harus menjalan kan tugas dengan benar sesuai  dengan juknis atau tata cara yang ditetapkan

“Ini pekerjaan yang sangat berat bagi panitia karena waktunya sangat singkat untuk memilih yang terbaik,dan bagus sehingga mendapatkan orang pilihan yang akan mewakili beberapa suku adat yang ada di Kabupaten Sorong Selatan untuk berbicara tentang adat bersama Gubernur di Provinsi Papua Barat Daya dengan acuan Peraturan Gubernur Papua Barat Daya No 3  Tahun 2023

Untuk itu perlu di Sosialisasikan dengan baik dan dipahami dengan baik sehingga seluruh masyarakat adat dapat pahami dan mendapatkan hak yang sama.dan tentunya harus Orang Asli Papua dengan kualifikasi Bapak Mama Orang Papua dan berdomisili atau ber KTP di Sorong Selatan dan memiliki kulitas yang baik yang memiliki kemampuan untuk menyuarakan hak hak masyarakat adat sampai ketingkat provinsi maupun ke tingkat pusat untuk masa lima tahun kedepan dan yang terpenting harus juga mengerti tentang adat di  wilayah masing masing.

Semoga dengan hadir nya Majelis Rakyat Papua ini kiranya akan menata lebih baik hak hak masyarakat adat di wilayah Sorong Selatan kelak.dengan aturanya dari tingkat provinsi hingga ke tingkat yang lebih kecil dibawahnya.(Team/Red)

 

 

Related Articles

Tinggalkan Komentar Anda

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Back to top button

Adblock Detected

Mohon Untuk Disable Adblock Browser Anda