PAPUA
Indeks
Nasional

Desakan DPR: Alih Fungsi Lahan Bekas Karhutla Menjadi Sawit Harus Diusut Tuntas

Isu alih fungsi karhutla kembali mengemuka di tingkat nasional setelah pimpinan DPR merespons laporan yang diterima Presiden Prabowo Subianto. Bagi pembaca di Jayapura dan wilayah Papua pada umumnya, persoalan kebakaran hutan serta perubahan tata guna lahan tetap relevan karena menyentuh perlindungan kawasan hutan, tata kelola izin, dan pengawasan korporasi.

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa dugaan lahan terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang kemudian beralih menjadi kebun kelapa sawit tidak boleh dibiarkan. Ia meminta pihak terkait segera melakukan penyelidikan agar fakta di lapangan dapat diverifikasi secara resmi.

Tanggapan Puan atas laporan ke Presiden

Pernyataan itu disampaikan Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Selasa, 8 September 2026. Ia merespons informasi bahwa Presiden mendapat laporan mengenai dugaan perubahan lahan bekas karhutla menjadi area perkebunan sawit.

Menurut Puan, hal-hal yang berkaitan dengan karhutla dan kemudian diduga mengalami peralihan fungsi perlu diperiksa. Ia menyatakan akan meminta pihak yang berwenang menelusuri perkara tersebut agar tidak hanya berhenti pada wacana publik.

Sikap ini menempatkan DPR pada posisi mendorong transparansi. Alih-alih menunggu isu mereda, parlemen dinilai perlu memastikan ada kejelasan antara status lahan pascakebakaran, perizinan, dan praktik di lapangan.

Mengapa alih fungsi lahan pasca-karhutla rawan disorot

Karhutla sering meninggalkan jejak kerusakan ekosistem sekaligus celah tata kelola. Ketika lahan yang sempat terbakar kemudian muncul sebagai kebun produktif, publik wajar bertanya apakah prosesnya sah, apakah ada pelanggaran, dan apakah sanksi administratif atau pidana sudah dijalankan.

Dalam konteks nasional, pengawasan terhadap korporasi menjadi sorotan tersendiri. Presiden sebelumnya juga meminta Kapolri menindak korporasi yang terlibat karhutla, termasuk opsi pencabutan izin. Desakan serupa dari pimpinan DPR memperkuat sinyal bahwa negara diminta tidak longgar terhadap praktik yang merugikan lingkungan.

  • Verifikasi status lahan sebelum dan sesudah kejadian karhutla
  • Penelusuran izin usaha dan kepatuhan perusahaan
  • Koordinasi lintas lembaga antara penegak hukum, kehutanan, dan pemerintah daerah
  • Transparansi hasil investigasi agar publik memperoleh kepastian

Implikasi pengawasan untuk daerah rawan hutan

Meskipun pernyataan Puan disampaikan di Jakarta, semangat pengawasannya menyentuh daerah-daerah yang memiliki tutupan hutan luas, termasuk kawasan di tanah Papua. Pembaca di Jayapura berkepentingan pada penegakan aturan yang konsisten: izin harus jelas, sanksi harus tegas, dan pemulihan lahan tidak boleh disalahgunakan.

Pengalaman sejumlah wilayah menunjukkan bahwa lemahnya monitoring pascakebakaran dapat memicu konflik tenurial, kerusakan habitat, serta hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi. Karena itu, penyelidikan yang diminta DPR perlu diikuti langkah konkret, bukan sekadar pernyataan politik sesaat.

Dari sisi legislatif, DPR dapat mendorong rapat kerja dengan kementerian terkait, menagih data sebaran lahan terdampak, serta memastikan anggaran dan kebijakan pencegahan karhutla berjalan beriringan dengan penindakan.

Langkah yang diharapkan setelah desakan parlemen

Agar desakan tidak berhenti di ruang Senayan, sejumlah langkah lanjutan layak diamati publik. Pertama, kejelasan lembaga mana yang memimpin investigasi dan berapa lama batas waktu penanganan. Kedua, keterbukaan temuan awal tanpa mengorbankan proses hukum. Ketiga, sinkronisasi dengan instruksi Presiden soal penindakan korporasi.

Puan menilai perubahan lahan karhutla menjadi kebun sawit merupakan praktik yang tidak boleh terjadi. Penegasan itu menjadi penanda bahwa isu lingkungan dan tata kelola lahan tetap menjadi agenda politik nasional yang diawasi lintas cabang kekuasaan.

Bagi warga Papua yang mengikuti dinamika kebijakan kehutanan, momentum ini dapat dibaca sebagai pengingat: setiap dugaan penyimpangan pasca-karhutla harus diuji dengan data, bukan spekulasi. Penyelidikan yang serius akan menentukan apakah komitmen perlindungan hutan benar-benar ditegakkan.

Ke depan, publik menunggu apakah permintaan pimpinan DPR diikuti tindakan terukur dari aparat dan kementerian teknis. Kepastian hukum atas lahan bekas karhutla akan menjadi ujian kredibilitas tata kelola lingkungan di tingkat nasional.

Sumber: Sindo News.

Tag: karhutla, Puan Maharani, kelapa sawit, alih fungsi lahan, DPR RI, Prabowo, pengawasan hutan, Jakarta